The 2-Minute Rule for intelijen indonesia
The 2-Minute Rule for intelijen indonesia
Blog Article
Boundaries to establishment of abroad foundations, like expected “Protected” partnership with regional Basis.
” (an intelligence agent who only can frighten the public by exhibiting their identities) even now connected to our intelligence agents should really adjust.
Menurut Rodon, BIN telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan strategis serta telah menambah beberapa deputi baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Foundation etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
Rahasia intelijen mempunyai masa retensi selama 25 tahun. Namun kebutuhan politik sering kali memaksa lembaga intelijen untuk membuka rahasia intelijen. Dalam konteks reformasi maka intelijen harus dilindungi dari kebutuhan politik yang melakukan intervensi terhadap rahasaia intelijen.
WNI yang digalang oleh kelompok dari luar negeri (misalnya mahasiswa yang menuntuk ilmu di luar negeri, atau warga negara yang bekerja di luar negeri) dan kembali ke Indonesia
Di Indonesia masyarakat sangat kesulitan memperoleh pendapatan mengingat kondisi geografis dan infrastruktur yang kurang mendukung bagi dunia usaha. Sebaliknya warga Indonesia yang eksodus ke Indonesia akan memperoleh pekerjaan dengan jaminan kerabat yang terlebih dahulu bekerja di Malaysia.
In 1950-1958, armed service intelligence still dominated the operational routines with the intelligence providers, Though they weren't directed to facial area a selected exterior danger. This politicization process began in early 1952 when the Chief of Employees in the Armed Forces TB Simatupang formed BISAP as an intelligence agency to assistance his Place of work as well as the Defense Ministry. Even so, resulting from its structural marginal situation and confined methods and cash, BISAP couldn't do A great deal and was dissolved in the subsequent calendar year.[sixteen]
Sebagai badan administrasi dan dukungan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan resmi di Amerika Serikat dan di luar negeri.
Reformasi Intelijen Indonesia masih menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
Peran intelijen untuk memulai diplomasi antar negara yang bertikai sangat tepat karena karakteristik operasi intelijen yang tertutup sehingga bisa melunturkan Moi masing-masing Di Sini negara. Peristiwa konflik Indonesia-Malaysia (1963-1966) yang diakhiri dengan perdamaian tidak lepas dari peranan intelijen yang dimotori oleh Ahmad Yani dan Benny Moerdani. Ini adalah bukti bahwa intelijen dapat digunakan untuk mewujudkan perdamaian tanpa kekerasan.